SIARAN PERS: KEBERADAAN DENSUS 88 HARUS DIEVALUASI, JIKA TETAP MELANGGAR HUKUM & HAM

SIARAN PERS

No. 175/LBH/SP/IX/2010

“KEBERADAAN DENSUS 88 HARUS DIEVALUASI, JIKA TETAP MELANGGAR HUKUM & HAM”

Memberantas terorisme adalah keharusan menurut hukum, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan HAM serta harus menjunjung asas Presumtion Of Innocence (Asas Praduga Tidak Bersalah) agar operasi operasi pengungkapan tindak pidana terorisme dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum dan masyarakat, sehingga tidak terkesan semacam operasi rahasia.

Menyoal istilah “Teroris Aceh”, Polri Jangan Asbun Kotori Nama Baik Serambi Mekkah

DIMUAT JUGA DI KATAKAMIDOTCOM.WORDPRESS.COM 

Habis Video Porno Terbitlah Ustadz Baasyir, Awas Post Power Syndrome Terorisme

Mau Pensiun BHD Obral Mutasi, Singkirkan Gories Mere & Densus Kumat Jualan Kecap Teror

Citra Terpuruk, Berlakukan RUU Kamnas Agar Polri Tak Memburuk

Jakarta 13/8/2010 (KATAKAMI)  Sudah sejak 8 bulan terakhir ini, Markas Besar Kepolisian Indonesia sedang antusias mengembar-gemborkan maraknya aksi terorisme di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Bahkan periode bulan Januari 2010 - Maret 2010, terdapat 13 orang warga sipil di Aceh yang tewas karena terkena peluru nyasar Densus 88 Anti Teror Polri. Dikira teroris tetapi belum pernah ada proses